Tanjabtim – Pemerintah Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menggelar musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang tahun 2026, dari hasil usulan sarana dan prasarana masi menjadi sektor yang mendominasi.

Musrenbang tingkat kecamatan ini merupakan forum diskusi lanjutan dalam merumuskan usulan-usalan masyarakat yang lahir dalam musrenbang desa ataupun kelurahan.

Kegiatan yang berlangsung di aula kantor camat ini, dihadiri camat kuala jambi hermawan, asisten dan staf ahli setda tanjabtim, sejumlah opd, kades dan lurah, stakholder terkait, serta para anggota dprd tanjabtim.

adapun anggota dprd tanjabtim yang hadir ruzi, Guntur, farhan, dan indarto.

Camat Kuala Jambi Hermawan dalam sambutannya mengatakan dari hasil musrenbang di 4 desa dan 2 kelurahan yang telah dilaksankan sebelumnya, usulan yang msuk berjumlah 318 usulan itu semuanya sudah di input sebelum di bawa ke tingkat kecamatan.

Usulan-usulan yang masuk masi di dominasi sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. untuk itu dirinya berharap usulan yang akan di paparkan nantinya dapat terealisasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga:  Ketua Bersama Anggota DPRD Tanjabtim Kunjungi Korban Kebakaran di Desa Sungai Itik

Sementara anggota dprd tanjabtim muhammad guntur mengatakan, sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan di kecamatan dengan program kegiatan organisasi perangkat daerah, sebagai teknis pelaksaan program kegiatan di daerah harus sesuai dan tepat sasaran.

Dimana pelaksanaan kegiatan tersebut, tentunya memerlukan bantuan penganggaran baik yang bersumber dari apbd kabupaten, provinsi maupun apbn.

Lebih lanjut, program dan kegiatan kecamatan juga harus berdasarkan rekomendasi serta sesuai kebijakan guna mendukung impelentasi program daerah di tahun berikutnya.

Guntur menegaskan, forum ini juga merupakan bentuk komitmen bersama diantara pemangku kebijakan daerah, untuk itu hasil musrenbang tingkat kecamatan ini akan menjadi bahan dalam forum perangkat daerah di tingkat kabupaten.